tutue - jembatan penyeberangan

Nyanyian Miris

2007-10-11T01:12:00.000-07:00

Tak ada yang berubah suasana lebaran di Aceh. Suasananya masih seperti saat tsunami beberapa tahun lalu. Beberapa korban tsunami, masih “betah” tinggal di tenda-tenda darurat yang sempit, kumal dan pengap. Sementara di lain pihak, ada euphoria kesenangan yang dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Artinya, lebaran kali ini, antara si kaya dan si miskin masih terlihat kontras sekali. Perbedaan ini seperti takdir yang mesti diamini dengan seksama.

Lalu, apa yang sudah berubah di Aceh setelah dua tahun lebih tsunami berlalu? Ada beberapa jawaban yang bisa diberikan, dan pasti dapat diterima. Pertama, kondisi Aceh berangsur-angsur berubah. Tata kehidupan mulai berjalan normal. Banyak berdiri gedung-gedung baru, pemukiman baru dan tentu saja kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Aceh sudah terlihat sangat ramphak, apik dan ramai. Ini tentu saja sebuah kemajuan, yang harus kita akui bersama.

Kedua, seperti sebelumnya, dan sangat kontras dengan yang pertama. Masih ada orang yang tinggal di barak. Ini tentu saja suatu kontradiksi di balik melimpahnya dana yang ditumpuk di Aceh. Target mengembalikan manusia barak ke rumah-rumah mereka tak tercapai. Sungguh memilukan.

Ketiga, seperti pada jawaban pertama, lahir orang-orang kaya baru. Ini ditandai dengan pesatnya lalu lalang mobil baru beragam jenis di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh sudah lebih sejahtera di banding sebelumnya. Berdirinya beberapa swalayan, café, rumah makan elite (termasuk kehadiran beberapa KFC, Pizza Hut dan sejenisnya) di mana selalu dipenuhi oleh pembeli, menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan sebagian orang di Aceh. Tentu saja kondisi ini membanggakan, karena Aceh sudah lebih maju dari sebelumnya.

Tapi, apakah kondisi ini cukup memuaskan kita semua? Tentu saja jawabannya tidak. Karena ternyata, kesejahteraan hanya milik segelintir orang. Artinya, masih ada sebagian lagi yang belum sepenuhnya menikmati arti kesejahteraan, khususnya para korban tsunami (termasuk korban konflik). Bayangkan saja, kadang-kadang ada warga yang tak sanggup sekedar membeli sekilo daging meugang. Tragis memang.

Lalu, ada yang bilang, mereka tak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Artinya, ketidaksejahteraan itu disebabkan oleh kemalasan, dan tak mampu menggunakan peluang. Satu sisi memang benar, tapi di sisi lain argumentasi seperti ini juga tak tepat. Karena ternyata, di samping tak semua orang bisa mengunakan kesempatan juga kadang-kadang peluang untuk itu tak tersedia. Banyak factor yang bisa digunakan dalam melihat ini, seperti tak mampu berkompetisi dan curi start seperti yang lainnya.

Hal itu, tak dengan serta merta kesalahan mereka. Sebab, bahkan sudah diyakini oleh banyak orang bahwa bantuan yang melimpah di Aceh membuat masyarakat menjadi malas, atau menjadi penerima bantuan yang pasif. Ini pelajaran yang didapat dari masa awal-awal bencana. Banyaknya pemberian bantuan cenderung membuat para korban menjadi orang-orang malas. Mereka hanya sekedar menjadi penerima bantuan. Mereka sama sekali tak bisa berfikir produktif, karena segala bantuan mereka sudah ada yang menangani. Semuanya serba instant dan sudah terhidang di depan mereka.

Padahal, hakikat bantuan hanyalah sekedar membantu mereka melewati masa transisi, yang tentu saja sangat berat. Pihak pemberi bantuan berharap bisa memulihkan kondisi buruk tersebut, dan tak terlalu berlarut-larut dalam kondisi buruk tersebut. Tapi, target seperti ini yang tak tercapai. Dan ini cukup disayangkan. Padahal, dalam sejarahnya, Aceh adalah selalu menjadi pemberi bantuan untuk orang lain. Menerima bantuan bagi orang Aceh adalah tindakan yang memalukan dan rendah.

Contoh untuk ini bisa kita sebutkan satu persatu, bahkan tak akan cukup ruang kecil seperti ini menuliskannya. Sebut saja, pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, di mana Aceh menjadi bangsa penyumbang terbesar dan satu-satunya di Nusantara. Malah, bantuan yang diberikan oleh orang Aceh sama sekali tak sanggup difikirkan oleh daerah lain, karena saat itu semua bagian di Nusantara dalam dominasi asing (Belanda). Contoh lainnya dapat pula dilihat saat Indonesia menderita krisis moneter dan ekonomi. Ketika orang lain terpuruk dalam kemiskinan, tapi di Aceh malah lahir orang-orang kaya. Hal ini terlihat dari banyaknya orang Aceh yang membeli sepeda motor dan menyimpan uangnya di Bank. Selain itu, orang Aceh masih mampu menyumbang untuk orang lain.

Karena itu, ketika Aceh dilanda musibah, dan bantuan yang diberikan membuat orang Aceh menjadi pemalas dan sekedar penerima bantuan, tentu saja sesuatu yang memiriskan hati. Ini sudah kebalikan dari sejarah. Sama sekali tak lazim bagi orang Aceh. Pertanyaan kita, tentu saja ada yang salah dari proses memenej bantuan, sehingga membuat orang Aceh menjadi pemalas. Adakah ini suatu bentuk pembunuhan karakter orang Aceh yang dulunya menerima bantuan orang lain adalah suatu kehinaan? Tidak bisa diterka-terka.

Nah, mungkin renungan bagi kita agar kondisi seperti ini tak perlu berlarut-larut lagi di Aceh. BRR, harus segera menuntaskan agenda rehab rekons untuk mengembalikan marwah orang Aceh. BRR harus berpacu dengan waktu dalam menuntaskan proses rehab dan rekons ini. Sebab, sangat disayangkan dengan dana yang melimpah ternyata banyak agenda rehab-rekons yang terbengkalai dan tak selesai seperti perencanaan. Ini perlu ditekankan, sebab masa bagi BRR untuk menuntaskan mandatnya hanya tinggal dua tahun lagi. Jika sampai masa yang ditentukan, dan ternyata tak mampu dicapai oleh BRR, bukan sebuah kesalahan ketika ada suara yang mengatakan bahwa BRR telah gagal bekerja di Aceh. Artinya, dana yang melimpah ruah ternyata tak mampu dimanfaatkan secara tepat oleh BRR.

Kita tentu tak berharap, bahwa ketika lebaran tahun depan, kondisi masih seperti sekarang ini, di mana masih ada saja orang yang tinggal di barak. Untuk itu, moment lebaran, yang berarti kemenangan setidaknya bisa memerdekakan manusia barak ini. Setidaknya, pada lebaran mendatang kita tak lagi dihadapkan pada masalah yang sama. Tak hanya perbedaan antara si kaya dan si miskin kian lebar melainkan (dan ironis) masih ada yang “betah” tinggal di barak.

Jika itu yang terjadi, benarlah suara nyaring Dedy Dorres, seorang penyanyi ternama kita dengarkan lagi, “yang kaya tertawa, berpesta pora.” Sementara di sisi yang lain, ada Bang Joni, pemeran utama film Umpang Breuh menjerit pilu: “nyang gasien meukuwien lam tika” (Taufik Al Mubarak)

Butuh Kepercayaan Merawat Perdamaian

2007-10-08T08:30:00.000-07:00

Pembukaan dan peresmian sekretariat Partai GAM, Sabtu (07/07) lalu di Banda Aceh dengan menggunakan symbol bintang bulan (bendera GAM) menimbulkan reaksi luar biasa—bahkan berlebihan—dari elite-elite di Jakarta. Jakarta sepertinya belum siap menerima proses demokrasi berjalan di Aceh.

Padahal, sejak ditandatangani MoU Helsinki 15 Agustus 2005 silam, sudah terbuka peluang pembentukan partai lokal di Aceh sebagai bagian dari proses demokrasi. Ketentuan untuk itu diperkuat dengan UU No 11 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan PP No 20/2007 tentang Partai Politik Lokal.

Pasca MoU Helsinki, GAM telah siap meninggalkan perjuangan bersenjata dan berganti dengan perjuangan politik. Untuk tujuan itu, GAM telah ikhlas memusnahkan semua senjata yang menjadi alat perjuangan selama ini dalam usaha memisahkan Aceh dari Indonesia. Bahkan, GAM juga telah ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana ada delapan kandidat GAM yang unggul di 8 Kabupaten/Kota.

Ketakutan pihak Jakarta terhadap partai GAM yang tercermin dari pernyataan Gubernur Lemhanas, Muladi SH sangat berlebihan, dan bahkan tak lagi rasional, apalagi ketika dikaitkan dengan keinginan GAM menguasai parlemen lalu menggelar referendum untuk Aceh. Bukankah dalam MoU Helsinki sudah disepakati, GAM tak bicara lagi merdeka ataupun referendum. Malah, untuk membuktikan keikhlasan GAM terhadap MoU Helsinki, mereka rela senjata yang selama ini sebagai kekuatannya dimusnahkan. Lalu, kenapa masih ada kecurigaan bahwa mereka menghidupkan lagi benih-benih separatisme yang sudah ditanggalkan?

Tentang ketakutan terhadap lahirnya Partai GAM, sebut Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Ibrahim bin Syamsuddin, Pemerintah Pusat siap hamil tapi tak siap melahirkan. (Serambi Indonesia, 12/07)

Sementara Muhammad Nazar, ketika merespon pernyataan provokatif dari elite-elite di Jakarta tentang partai GAM menyatakan, ”Kita kan sudah sepakat, Pemerintah Aceh dan partai politik lokal berada dalam sistem konstitusi RI.” Pertanyaan kemudian adalah komitmen seperti apa lagi yang harus ditunjukkan oleh GAM dan rakyat Aceh untuk diterima dalam NKRI?

Fascinatio Partai GAM
Respon yang luar biasa terhadap kelahiran Partai GAM (disadari atau tidak) mengandung—meminjam istilah Daniel Dhakidea (2003)—Fascinatio ketika menggambarkan tentang cendekiawan, yaitu sesuatu yang menarik perhatian, pada gilirannya dalam makna asli justru mengandung dua arti sekaligus yaitu, selain yang lebih dari sekedar menarik perhatian karena sangat memukau, akan tetapi juga mengandung arti kedua: hantu!

Kehadiran partai GAM sangat ditunggu-tunggu oleh mantan kombatan GAM yang bernaung di bawah Komite Peralihan Aceh (KPA) dan juga oleh masyarakat Aceh. Partai GAM justru menjadi daya tarik bagi para mantan GAM, masyarakat Aceh ataupun para pengamat. Tetapi di sisi lain, partai GAM dianggap sebagai hantu yang menakutkan khususnya bagi kaum ultra-nasionalis yang menganggap kehadiran Partai GAM akan melahirkan kembali ide separatisme di Aceh.

Direktur Eksekutif Propatria, Hari Prihatono menyatakan ketakutan elite politik di Jakarta terhadap kelahiran Partai GAM, menunjukkan bahwa birokrasi kita dari tingkat pusat sampai daerah masih sama dengan gaya Orde Baru yang selalu menggunakan perspektif NKRI. (Serambi Indonesia, 12/07)

Tentang analisa dari Lemhanas, bahwa tujuan akhir pembentukan partai GAM adalah referendum untuk merdeka, merupakan analisa yang terlalu jauh dan hal yang dibesar-besarkan. ”Lebih berbahaya mana, mereka (mantan pejuang GAM) mendirikan partai bernama Merah Putih tapi tujuannya untuk merdeka atau mereka menggunakan lambang atau simbol GAM dengan menggunakan asas Pancasila?”

Padahal, tak semua pihak di Aceh senang dengan penggunaan Bendera GAM sebagai simbol partai. Sebab, simbol bintang bulan itu merupakan simbol Negara dan terlalu kecil maknanya jika digunakan untuk partai politik. Malah, mantan Juru Bicara KPA, Sofyan Dawood meminta agar penggunaan bendera GAM sebagai simbol partai tak dipaksakan, sebab secara prinsip merupakan lambang yang besar, dan bukan lagi milik kelompok tertentu melainkan sudah menjadi milik masyarakat Aceh.

Perlu Membangun Kepercayaan
Jika polemik tentang partai GAM ini terus berlangsung, kita takutkan akan berpengaruh terhadap proses damai yang sedang berjalan di Aceh. Padahal, baik RI maupun GAM terikat pada MoU Helsinki yang melahirkan perdamaian di Aceh. Selama ini, MoU Helsinki berjalan maksimal karena masing-masing pihak masih saling percaya satu sama lain. Artinya, MoU Helsinki yang sudah ditandatangani sama-sama dijaga sehingga proses implementasi di lapangan berjalan mulus.

Pihak GAM sebenarnya sudah sangat banyak berkorban untuk sebuah perdamaian di Aceh. Mereka tak hanya rela senjata mereka dipotong-potong oleh pihak AMM melainkan juga mereka tak pernah protes terhadap UU PA yang telah disahkan. Padahal, saat UU PA disahkan sebagian besar masyarakat Aceh menolaknya karena banyak butir-butir MoU Helsinki tak diakomodir dalam UU PA. Padahal, jika mau, GAM bisa menolak UU PA. Tetapi hal itu tak dilakukan oleh GAM karena akan berpengaruh terhadap jalannya perdamaian di Aceh.

Selain itu, mereka juga ikut bertarung dalam pemilihan kepada daerah di Aceh. Hal ini dilakukan bahwa GAM benar-benar ikhlas dengan proses yang ada. Sekarang, banyak elite-elite GAM yang menjadi kepala daerah tingkat dua (Bupati/Walikota). Bukankah itu bentuk penerimaan GAM terhadap konsep NKRI?

Karena itu, sikap curiga yang terlanjur bersemi kembali sudah sepatutnya dihilangkan. Tak perlu ada analisa berlebihan terhadap kelahiran partai GAM sebagai embrio gerakan separatis. Cobalah bersikap arif dalam merespon setiap persoalan, tak langsung mengklaim negatif. Yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun sikap saling percaya dan bukan sikap curiga. Lebih penting memikirkan bagaimana menjaga agar perdamaian Aceh tetap langgeng dan membantu Pemerintah Aceh mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat Aceh ketimbang meributkan hal-hal yang tidak perlu. (Taufik Al Mubarak)

Persepsi Eropa tentang Timur

2007-10-08T08:27:00.000-07:00

(Belajar dari kasus Zidane)

Meski Piala Dunia 2006 sudah lama berakhir. Namun, perbincangan tentang tragedi saat laga final antara Perancis dan Italia sampai sekarang masih berlangsung, khususnya terkait kasus yang menimpa Zidane dan Marco Materrazi.

Berita terbaru seperti dilansir harian Kompas (Senin, 20/08) memuat tentang pengakuan Materrazi (korban tandukan Zidane), tentang kalimat yang dilontarkannya terhadap Zidane yang berakhir dengan tandukan. ”Awalnya, saya menarik baju Zidane. Dia kemudian berbalik melototi saya dengan pandangan begitu arogan dan emosi. Dia melototi saya mulai dari kepala sampai ke kaki, dan berkata ’jika kamu inginkan baju saya, kamu bisa dapatkan setelah pertandingan usai,” cerita Materrazi. ”Saya kemudian meresponnya dengan mengatakan, ’sebaiknya kamu berikan saja kepada saudara perempuanmu yang pelacur.”

Lewat tulisan ini, saya tak akan memperdebatkan siapa yang bersalah dalam kasus tersebut, serta layak-tidaknya Zidane menerima kartu merah. Saya hanya ingin melihat dari perspektif lain, khususnya provokasi Materrazi yang menghina Ibu dan Kakak Perempuan Zidane sebagai pelacur. Saya ingin menyimpulkan, meski akan menimbulkan perdebatan, bahwa provokasi terhadap Zidane merupakan perspektif Eropa dalam memandang Afrika (tentu saja Asia dan Amerika Latin), yang pernah popular pada masa kolonialisme. Tulisan ini coba menunjukkan bahwa dalam sejarah Eropa, bangsa selain Eropa selalu dipandang rendah dan hina, khususnya dalam perspektif kolonialisme.

Sulitnya Menghapus Rasisme
Sebelumnya, tak lupa saya kutip kembali motto yang dijadikan cita-cita dari Piala Dunia 2006 lalu di Jerman. Pertama, A Time to Make a Friends (Saat yang tepat untuk persahabatan), dan Kedua, Say No To Racism (Katakan tidak untuk rasisme).

Dua motto ini sudah memberi kepada kita gambaran tentang apa yang hendak dicapai melalui Piala Dunia yang lalu. Motto ini mengandung keinginan penyatuan dunia di bawah nilai-nilai universal, tanpa memandang ras, agama dan budaya. Tidak ada perbedaan antara ras Afrika, Asia dengan Eropa. Semua sepertinya hendak disatukan dalam paham egaliter (kesetaraan), bahwa semua sepakat trofi Piala Dunia milik siapa saja, termasuk dari ras Afrika dan Asia yang belum pernah merasakan indahnya menjadi kampium dunia jika mampu memenangi pertandingan demi pertandingan.

Motto seperti ini tak muncul secara kebetulan belaka, melainkan dilandasi oleh kenyataan-kenyataan di lapangan hijau, bahwa rasisme menjadi masalah terberat bagi dunia sepak bola. Meski FIFA berungkali menyampaikan sangat anti terhadap rasisme, tetapi persoalan rasisme selalu muncul di lapangan. Kita bisa sebutkan kasus yang selalu menimpa Samuel Eto'o, Liliam Thuram, Thierry Henry dan lain-lain yang selalu diteriakin seperti monyet, dengan cara meniru suara monyet, setiap kali mereka membawa bola.

Kenyataan-kenyataan seperti inilah yang kemudian memaksa FIFA menetapkan motto seperti disebutkan di atas. Namun, persoalannya tak serta merta dengan motto tersebut FIFA bisa membendung persoalan rasisme. Toh, persoalan demikian tetap muncul meski dalam bentuk yang lain. Sebutlah kasus yang menimpa Zidane.

Zidane, yang selalu disebut berpembawaan tenang dan pemalu tiba-tiba menjadi begitu buas. Kenapa Zidane begitu marah? Pertanyaan ini yang menghinggapi semua otak manusia yang menyaksikan laga final Piala Dunia 2006 di Berlin, Jerman. Sampai laga final itu usai, tak ada jawaban pasti atas pertanyaan demikian. Banyak pengamat dan komentator bola hanya mereka-reka bahwa sudah terjadi provokasi luar biasa terhadap Zidane. Sehingga tidak mungkin Zidane begitu marah dan menanduk Materrazi sampat terjatuh.

Beberapa pendapat, dan tentu pengakuan Zidane sendiri membenarkan asumsi beberapa pengamat, bahwa telah terjadi penghinaan luar biasa terhadap kehidupan keluarganya. Penghinaan itu membuat Zidane sangat marah. Pengakuan Zidane diperkuat lagi dengan pengakuan Materrazi seperti dikutip di awal tulisan di atas.

Perspektif Eropa
Dalam perspektif Eropa, khususnya pada masa kolonialisme, muncul anggapan bahwa Eropa-lah ras yang paling sempurna, dan tentu saja berkuasa atas ras yang lainnya. Sehingga selalu muncul kesimpulan bahwa sejarah Eropa berkuasa dari semua sejarah yang ada.

Jika Eropa dipandang baik, maka Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah buruk. Jika Eropa mewakili ras yang unggul dan tanpa cacat, maka selainnya adalah ras yang rendah. Anggapan demikian bukan tidak memiliki dampak. Salah satu alasan kolonialisme dan invasi bangsa Eropa ke Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah disebabkan oleh anggapan demikian.

Dalam Orientalism, Edward Said, mengkaji hal itu secara mendalam, dengan perspektif kolonial. Said kemudian berkesimpulan bahwa kolonialisme dilandasi oleh anggapan yang keliru, khususnya dalam memandang dunia selain Barat. Muncul dikotomi di mana satu pihak lebih unggul dari pihak yang lain. Ada dikotomi, "Kita" (Eropa) dan "Mereka" (Asia, Afrika dan Amerika Latin) dalam persep Barat. Persepsi ini kemudian menyihir bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Asia, Afrika dan Amerika Latin, untuk tujuan penjajahan. Meski saat itu yang didengungkan adalah membuat mereka berperadaban seperti peradaban Eropa.

Analisis demikian, kian terasa khususnya dari kasus yang menimpa Zidane, berwarganegara Perancis tapi berlatar belakang Aljazair. Zidane hanyalah anak imigran yang kemudian mengadu nasib di Perancis. Otomatis, Zidane sama sekali tidak mewakili ras Eropa yang sesungguhnya. Makanya, pelecehan terhadapnya tak terelakkan.

Dalam wacana kolonial, muncul penggambaran dan kontruksi-kontruksi pemikiran terhadap pihak lain. Pada abad kedua belas dan tiga belas, misalnya, menurut Said muncul penggambaran oleh Eropa terhadap Islam seperti Islam itu biadab, tidak bermoral, tiranis dan mengumbar nafsu.

Tak hanya itu, Said lebih jauh mencoba memetakan konsepsi-konsepsi Eropa, yang kemudian menjadi dasar perlawanan terhadap kekuasaan Eropa. Eropa memposisikan diri sangat agung, over confident, ketika diperlawankan dengan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dalam konsepsi-diri Eropa, sebut Said, jika rakyat terjajah itu irasional, maka orang Eropa rasional. Jika yang pertama tidak beradab, sensual dan malas, Eropa adalah peradaban itu sendiri.

Sehingga muncul pertentangan-pertentangan di antara yang dikenal (Eropa, Barat dan kita), dengan yang asing (Orient, Timur, Mereka). Dikotomi demikian sengaja dibuat oleh Eropa untuk tujuan pembedaan. Jika Timur itu statis, Eropa dilihat berkembang dan maju ke depan; Timur harus feminim agar Eropa bisa menjadi maskulin. (Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism; 2000)

Penggambaraan demikian menjadi penting bagi Eropa untuk menentukan strategi-strategi dan cara mengendalikan mereka (orang timur). Stereotipe demikian lumayan berhasil, karena tak sedikit kemudian warga pribumi (Non Eropa) merasa dirinya rendah, dan tidak berani melakukan perlawanan. Pikiran mereka telah dihegemoni oleh Eropa.
Kembali ke kasus Zidane, misalnya, bagaimana provokasi-provokasi yang dilakukan Marco

Materrazi terhadap Zidane berhasil memancing kemarahan, sampai Zidane bertindak bodoh dan menanduk Materrazi. Hal ini sengaja dilakukan oleh Materrazi hanya agar Zidane tidak lagi berkonsentrasi pada permainan, sehingga dengan demikian Perancis bisa dikalahkan. Yang terjadi kemudian bukan hanya Perancis berhasil dikalahkan, melainkan juga karir Zidane yang sebenarnya bisa berakhir dengan manis menjadi berantakan.

Penindasan-penindasan pemikiran demikianlah, memberi kesadaran yang kemudian melahirkan perlawanan melawan kolonialisme di berbagai Negara Asia, Afrika dan Amerika Latin terhadap dominasi Eropa. Meski di samping itu banyak alasan lain yang melatarinya.
Pertanyaannya kemudian, masihkah fikiran merasa rendah diri itu masih hinggap dalam masyarakat Timur, atau masihkah Eropa memandang rendah terhadap bangsa selain Eropa?
Entahlah! (Taufik Al Mubarak, Pendiri Komunitas Lintas Batas)

Kami Belum Menyerah

2007-09-28T14:56:00.000-07:00

Pembaca kami yang budiman!
Kami paham, anda sangat menanti kehadiran media ini. Kami juga paham, karena media yang anda nanti-nantikan tak lekas terbit. Lalu, anda kecewa. Muncul di benak anda, apakah SUWA tak terbit lagi? Pertanyaan seperti itu yang selama ini terus sampai ke hadapan kami, para kru SUWA.

Kami mohon, telah membuat anda, pembaca kami kecewa. Tapi, itu sama sekali tidak kami sengaja. Seperti sering kami sampaikan, bahwa tak semua awak SUWA focus kerja untuk SUWA, sebagian malah punya kesibukan sendiri-sendiri. Karena, saat media ini terbit sebelumnya, kami tak merangkul orang lain. Kami menggunakan orang dalam. Jadi, wajar jika mereka tak bisa focus untuk media ini.

Padahal, kami sudah komitmen untuk memanjakan pembaca kami. Tapi, apa boleh buat, kami belum bisa. Dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, kami sangat kewalahan. Namun, itu bukan alasan satu-satunya, karena para kru redaksi juga punya kesibukan dan persoalan yang tak mungkin ditinggalkan. Selama ini kami bekerja dengan fikiran yang bercabang. Di mana semua persoalan harus ditangani, dan meminta tanggung jawab. Apalagi, sebagian besar dari kami merupakan para aktivis muda (jika boleh disebut begitu), yang juga punya tanggung jawab lain yang tak bisa dilepaskan begitu saja.

Sebenarnya, beginilah nasib menjadi media yang setengah-setengah: setengah bisnis (komersil) dan setengah lagi sebagai media perjuangan. Kami belum bisa menjadi media yang murni komersil 100% karena para kru belum siap ke arah itu. Tapi, kami selalu berusaha menuju ke arah tanpa menggadaikan idealisme kami.

Selain itu, kami akui manajemen media kami masih manajemen gotong royong. Artinya, tak semua orang bekerja dalam porsi yang sama. Selain itu, pembagian tugas yang merata, dan kadang-kadang yang tugas ditugaskan sering terbengkalai. Karena, tak semua kru kami punya background jurnalistik.

Karena itu, seiring dengan pindahnya kami ke kantor baru—selama ini kami menumpang di Kantor Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA)—secara perlahan kami ingin membenahi manajemen kami agar bisa berfungsi secara maksimal. Selain itu, kami juga akan banyak mengadakan training pembekalan untuk para wartawan kami yang banyak masih pada tahap belajar.

Namun, itu semua bukanlah persoalan, karena media baru memang seperti itu. Kita tak gampang mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita mesti mencoba terus menerus dengan menjaga sikap konsistensi kita, khususnya dalam memberikan yang terbaik untuk para pembaca.

Pembaca yang budiman!
Awal Juli ini, kami redaksi SUWA menempati kantor Baru di seputaran Lamdingin. Di kantor baru, kami berharap ada suasana baru yang menghibur kami, sehingga kami bekerja dengan semangat yang baru. Selama ini, memang sulit bagi kami untuk berkembang karena bekerja di bawah suasana kondisi yang ramai, sehingga selalu tak pernah focus. Apalagi, tamu yang datang ke kantor SIRA setiap hari tak pernah berkurang. Diakui atau tidak, suasana keramaian seperti ini membuat konsentrasi kerja kita terpecah.

Tapi, itu bukan alasan yang dapat diterima, namun itulah yang terjadi. Jika anda mau kecewa kepada kami, silahkan. Anda berhak melakukannya. Tapi, kami berharap anda tidak membenci kami. Kami selalu berharap kami dapat diterima dengan dada yang lapang, bukan hanya oleh GAM, masyarakat kecil melainkan juga oleh orang-orang yang selalu menganggap kami memprovokasi keadaan.

Kami sama sekali bukan media provokasi, karena kami yakin, tak ada yang diuntungngan dengan provokasi-provokasi itu. Kami, hanya membuat anda tak terlena dengan buaian yang ada. Anda, harus tercerahkan. Karena itu, kami hadir kembali di hadapan pembaca. Kami tak pernah menyerah! (17/06/07)

Membaca Kembali Aceh

2007-09-28T07:32:00.000-07:00

Bagaimana kita membaca Aceh hari ini? Atau perlukan kita membaca kembali Aceh hari ini? Pentingkah bagi kita merenungkan kembali tentang Aceh hari ini, dan pengaruhnya terhadap Aceh masa depan? Lalu, bagaimanakah bentuk Aceh masa depan itu?

Itulah beberapa pertanyaan yang mengusik saya dalam beberapa hari ini. Dan saya yakin, kita—khususnya yang merasa diri rakyat dan bangsa Aceh—perlu membaca kembali Aceh. Sebab, jangan-jangan Aceh sudah jauh dari cita-cita kita di masa lalu. Dan, kita seperti sudah lupa dengan cita-cita itu. Apalagi, kita seperti tak ingat lagi bagaimana Aceh masa depan yang ingin kita bentuk.

Bagi saya, ada dua hal yang membuat kita perlu membaca kembali Aceh. Pertama, Aceh pasca-Gempa dan Tsunami. Kedua, Aceh pasca-MoU Helsinki. Dua hal itu yang sudah mengubah Aceh sekarang. Gempa/Tsunami sudah mengubah status Aceh dari terisolasi menjadi go-international. Dari daerah yang tak dikenal menjadi terkenal. Sementara MoU Helsinki menciptakan kondisi sosial-politik-ekonomi yang kondusif di Aceh. Aceh bisa menjalankan pemerintahan sendiri.

Tapi, dalam beberapa hal, khususnya melihat kondisi hari ini, MoU lebih terkesan sebagai sebuah kecelakaan sejarah, ketimbang resolusi yang bermartabat. Faktanya dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, MoU telah menutup pintu untuk kemerdekaan Aceh, yang diikuti dengan pemusnahan senjata GAM. Kedua, MoU merupakan jalan yang mulus bagi integrasi total Aceh ke dalam konstitusi Indonesia. Ketiga, MoU membuat penyelesaian Aceh dipenuhi tanda tanya.

Meski MoU memberi jalan terbentuknya self goverment di Aceh, tapi faktanya Aceh tetap dalam pengontrolan ketat dari pemerintah di Jakarta. Contoh dekat terlihat dari perumusan UU PA yang banyak bertentangan dan tak sejalan dengan amanat MoU Helsinki serta lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat. Keempat, MoU telah mereduksi militansi rakyat Aceh. Hal ini terlihat, banyak rakyat Aceh sudah terlena sekarang, dan menjadi bangsa yang tidak kreatif. Sementara banyak mantan pejuang sekarang berasyik masyuk bermain proyek. Jika ini dibiarkan, proyek Aceh masa depan yang pernah digariskan oleh para indatu akan menjadi ilusi sejarah. Mitos.

Padahal, jika kita membuka kembali sejarah Aceh, hampir sepanjang perjalanan sejarah bangsa Aceh dihabiskan dalam perang dan konflik. Namun, identitas ke-Acehan tidak pernah luntur apalagi pudar. Dulu, saat Aceh dibalut dalam situasi Darurat Militer (DM), kita berfikir bahwa itulah isyarat kematian nasionalisme Aceh, yang dibuktikan dengan ikrar setia NKRI. Tetapi, rekayasa Tuhan mengalahkan segala-galanya.

Karena itu, kita berharap identitas ke-Acehan tetap terjaga. Jangan kotori ia untuk kepentingan politik sesaat apalagi hanya karena faktor kebencian. Lebih jelasnya saya ingin katakan bahwa, penggunaan bendera GAM sebagai simbol partai GAM juga dapat dibaca sebagai kecelakaan sejarah. Jika pun saya dianggap pengkhianat, tapi saya harus katakan, itu sama sekali tidak patut. Bendera GAM, seperti sebut Sofyan Dawood adalah milik rakyat Aceh. Ia bukan lagi milik kelompok.

Banyak rakyat Aceh syahid demi memperjuangkan bendera itu berkibar di Aceh. Mereka yang syahid itu sama sekali tak berharap bahwa pengorbanan mereka sekedar menjadikan bendera itu sebagai simbol partai. Jika pun kita belum mampu mewujudkan harapan dan impian mereka, setidaknya kita perlu menjaga amanah itu. Bendera itu terlalu mahal harganya untuk sekedar dijadikan bendera partai.

Jika itu tetap dipaksakan, kita telah kehilangan sejarah. Perjuangan kita benar-benar memasuki terminal terakhir. Dan, perjuangan kita akan kembali dimulai dari nol. Kita takutkan, tak ada lagi yang mau berkorban untuk bendera itu, karena bukan lagi sakral, bukan lagi simbol perlawanan, melainkan bendera partai politik. Ia kehilangan tuahnya sebagai marwah bangsa Aceh.

Tak hanya itu, akan banyak roh-roh pejuang yang menjerit sedih saat kampanye bendera yang dulunya mereka puja diinjak-injak di jalan, di lapangan kampanye dan disinari mentari sampai pudar karena ditempel di tembok, tiang listrik dan juga di pagar beton. Ia pasti kehilangan makna.

Saya tak tahu, apakah Wali Neugara yang menghidupkan kembali budaya dan roh resistensi rakyat Aceh tahu lakon politik yang sedang berjalan di Aceh. Saya pribadi ragu, jangan-jangan Wali Neugara sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi di Aceh. Apalagi, jika informasi yang disampaikan ke Wali tak lengkap dan banyak bumbu AWS-nya. Asal Wali Senang. Bahkan, banyak informasi yang ditutupi dan tak sampai ke telinga Wali.

Jika bendera itu tetap dipaksakan menjadi bendera partai, saya ingin bertanya satu hal, apakah Wali memberi restu terhadap penggunakan bendera GAM sebagai simbol partai GAM. (Partai GAM bukan akronim Gerakan Aceh Merdeka). Saya takutkan, ada penyusupan liar di kalangan tim perumus partai GAM. Jangan-jangan ada anasir lain yang merecoki fikiran para tim perumus partai bikinan GAM yang mencoba menghapus ideologi yang pernah diajarkan oleh Wali.

Lewat mimbar ini, saya ingin ingatkan bahwa jika kita gagal mengembalikan nasionalisme Aceh yang hampir pudar pasca-MoU Helsinki percayalah kita tak bisa mendesain nasionalisme Aceh lagi dalam waktu sekejab. Karena, nasionalisme bukanlah produk asal jadi, apalagi produk yang lahir karena paksaan. Karena saya selalu percaya, bahwa nasionalisme adalah produk final sejarah: terutama sejarah perlawanan.

Karena itu, sebagai produk sejarah, nasionalisme Aceh bukan lahir pasca reformasi 1998 lalu. Bukan pula pasca Wali Neugara mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada 1976. Nasionalisme Aceh sudah lahir jauh sebelum generasi yang memperjuangkannya lahir. Nasionalisme Aceh sudah lahir sebelum kita lahir! Generasi sekarang hanya meneruskannya apa yang telah digariskan sejarah. Sedangkan tahun 1998-1999 (saat gema kemerdekaan dan referendum menghipnotis rakyat Aceh) hanya mempertegas garis pemisah antara nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Aceh. Tahun 1998 hanya mempertegas gejolak kekecewaan terhadap nasionalisme Indonesia yang terlalu dipaksakan.

Pertanyaannya, jika kita sangat nasionalis, senangkah kita terhadap pemaksaan bendera GAM sebagai simbol partai GAM (tanpa akronim)? Apalagi, partai itu nantinya tunduk di bawah hukum RI yang tentu saja menghilangkan makna bendera itu sendiri. Atau, jangan-jangan proses ideologisasi Nasionalisme Aceh belum tuntas. Hal itu mungkin karena: orang hanya berpura-pura—padahal seperti ditulis Wali Negara Aceh Dr Hasan di Tiro dalam Demokrasi untuk Indonesia—dalam perkara nasionalisme dan kebangsaan orang tidak mungkin berpura-pura atau menipu dirinya sendiri. Bangsa Amerika tidak mungkin berpura-pura menjadi bangsa Indonesia, bangsa Korea tidak mungkin berpura-pura menjadi bangsa Arab, begitu juga bangsa Arab tidak bisa berpura-pura menjadi bangsa Arya dan lain-lain.

Seseorang menjadi bangsa Aceh bukan faktor kebetulan atau karena keinginannya. Apalagi klaim sepihak. Kebangsaan seseorang tidak bisa direkayasa. Hal ini berbeda dengan negara/kewarganegaraan. Kita bisa mengganti kewarganegeraan setiap atau jika kita sudah bosan dan benci pada negara induk. Kita bisa menjadi warga negara lain. Hari ini menjadi warga negara Indonesia, pada lain waktu kita bisa menggantinya. Tetapi dalam hal kebangsaan tidak bisa segampang itu. Nasionalisme/kebangsaan adalah produk final dari sejarah!

Karena itu, saya berkesimpulan kita perlu membaca lagi Aceh. Sebab, jangan-jangan kita sudah berbeda sudut pandang sekarang dalam membaca Aceh. Terakhir saya ingin mengutip lagi pernyataan Wali yang sering ditulis dalam bukunya: ”Hai aneuk...tadong beukong, beutuglong lagee geupula.” Entahlah!

MOU

2007-09-28T07:29:00.000-07:00

Akhir-akhir ini, aksi kekerasan semakin sering terjadi di Aceh, apakah itu perampokan, penembakan, pembunuhan, penggranatan dan lain-lain. Pasca MoU Helsinki, Aceh yang relative sepi dari aksi kekerasan seperti dipancing kembali untuk jatuh dalam prahara.

Pancingan pertama, terlihat dari ketidakmaun pemerintah menjadikan MoU Helsinki sebagai landasan pembuatan UU PA. UU PA yang semestinya mengadopsi MoU sama sekali tak disebut dalam UU PA. Tak hanya itu, beberapa kewenangan Aceh yang tercantum dalam MoU menjadi kabur dalam UU PA. Yang terjadi justru kewenangan Jakarta terhadap Aceh semakin kuat, seperti terlihat dalam setiap butir UU PA, yang selalu berakhiran, “ditetapkan dengan perundangan lainnya.” Ada juga istilah standar, norma dan prosedur atas setiap kebijakan terkait Aceh.

Kedua, lambannya proses reintegrasi dan penanganan korban konflik membuat situasi keamanan Aceh semakin memburuk. Banyak mantan TNA dan masyarakat korban konflik yang dijanjikan dana reintegrasi harus menunggu dalam waktu yang lama, sementara masalah penyaluran dana tersebut tak pernah ada kejelasan. Belum lagi, tidak jelasnya system penyaluran bantuan membuat dana reintegrasi tak tepat sasaran. Tidak jelasnya proses reintegrasi ini, membuat sejumlah lembaga menyimpulkan bahwa berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Aceh sebagai akibat dari tidak jelasnya proses ini.

Ketiga, maraknya operasi kontra-intelijen. Diakui atau tidak, terungkap atau tidak, operasi intelijen sedang berlangsung di Aceh. Dari kegiatan berdagang atau menjual barang dagangan di kampung-kampung, mendompleng kegiatan jama’ah tabliq sampai aksi rekayasa kekerasan. Kasus pemukulan anggota TNI di Nisam yang berakhir dengan penganiayaan masyarakat bisa menjelaskan hal ini.

Terlihat kemudian, aksi-aksi itu tak berhenti sampai di situ. Muncul pancingan dan aksi serupa di wilayah-wilayah lain. Artinya, kondisi seperti ini mestilah dibuat merembes ke tempat lain, sehingga tak ada lagi tempat yang aman di Aceh. Bukti paling nyata, misalnya, aksi terror bom yang tak lagi terjadi di satu tempat, tapi sudah mulai bergeser, yang kemudian diikuti dengan maraknya penemuan sisa granat dan bom masa konflik.

Di media juga kita sudah mulai membaca aksi oknum TNI/Polri saling pukul dengan mantan TNA atau dengan masyarakat, pembakaran kantor KPA dan penangkapan masyarakat dengan dalih criminal. Aksi-aksi ini jelas tak berdiri sendiri, melainkan kuat dugaan ada grand scenario di belakangnya.

Jadi, serangkaian aksi terror bom selama ini tak bisa dibaca sebagai aksi yang berdiri sendiri. Karena di sana bermain pesan-pesan intelijen. Target yang hendak dicapai jelas sekali, ingin mengusik ketenangan rakyat Aceh.

Aksi-aksi ini jelas memperlihatkan kepada kita, betapa damai diambang kehancuran. Karena itu, Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Damai Aceh harus segera merumuskan hal-hal strategis untuk mengantisipasi meluasnya aksi kekerasan. Sebab, aksi kekerasan seperti ini mengingatkan kita pada pengalaman saat sebelum CoHA bubar. Di mana pada awal-awalnya hanya kekerasan biasa, tapi lama-kelamaan semakin sering terjadi, sehingga berakhirnya pada runtuhnya kepercayaan para pihak.

Untuk itu, kami hanya mau menyampaikan lewat ruang kecil ini, bahwa butuh kepercayaan merawat perdamaian. (10/05/07)

GAM dan SIRA

2007-09-28T07:11:00.001-07:00

Dalam edisi pertama, saya menulis di rubrik editorial SUWA yang sekarang berganti nama menjadi Seuramoe, tentang “Siapa Musuh Kita?”. Ide tulisan itu muncul terkait dengan pertarungan pasangan Irwandi-Nazar (SINAR) dan Humam-Hasbi (H2O) dalam perebutan kursi menjadi orang nomor 1 di Acheh. Pertarungan itu berimplikasi negative terhadap harmonisasi GAM dan SIRA. Hubungan SIRA dan GAM menjadi meruncing, khususnya di Kabupaten Pidie.

Hubungan GAM dan SIRA yang begitu harmonis selama konflik melanda Acheh, hancur begitu saja di Pidie. Bahkan mulai muncul stigma SIRA sebagai pengkhianat. Padahal saat konflik berlangsung, SIRA menjadi satu-satunya lembaga perjuangan sipil yang mengakui GAM sebagai Pemerintahan Negara Aceh. Tak hanya itu, SIRA juga memback-up secara maksimal perjuangan GAM dengan cara-cara damai dan demokratis, seperti mobilisasi massa untuk menentang kebijakan militeristik Jakarta, kampanye HAM di luar negeri, dll.

Harmonisasi itu terjadi saat Aceh dilanda konflik dan pertikaian. Saat di mana kita masih memiliki musuh yang sama. Saat di mana kita masih melihat perjuangan sebagai tugas yang suci. Saat itu, kita belum berfikir tentang kekuasaan dan uang memperkaya pribadi.

Lalu, pertanyaannya, kenapa dalam kondisi damai, kita tak bisa bersatu? Kenapa, ketika perjuangan memasuki tahap-tahap akhir kita tak bisa memelihara persatuan? Padahal, perjuangan kita belum berakhir, perjuangan kita hanya baru sampai setengah jalan. Masih banyak tugas dan tanggung jawab kita di masa mendatang.

Tahukah kita bahwa banyak pihak diuntungkan dengan adanya konflik dan disharmonisasi di antara sesama lembaga perjuangan. Musuh-musuh kita sama sekali tak diam dengan kondisi seperti ini. Mereka terus bekerja, dengan berbagai cara agar kita tak lagi kompak. Bahkan, mereka berusaha memperdayakan kita, sampai kita lupa siapa diri kita, kawan kita bahkan kita juga dibuat lupa siapa lawan kita.

Haruskah kita membuka lagi lembaran hubungan harmonis GAM dan SIRA? Bagaimana tokoh-tokoh GAM dan SIRA bersama-sama mengunjungi Wali Neugara Hasan Tiro di Sweden. Bagaimana tokoh-tokoh GAM dan SIRA membuat berbagai seminar di luar negeri untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh? Bukankah para pimpinan GAM mengakui bahwa SIRA adalah aneuk meuh? Lalu, kenapa kita bisa lupa sejarah harmonisasi itu sekarang?

Memang, seperti sudah sering kami tulis di rubrik ini, bahwa kondisi saat konflik dan damai sangat jauh berbeda. Jika saat konflik, kita mengenal (sangat dekat) siapa saja musuh-musuh kita dan juga kita mengetahui dengan detail siapa kawan kita. Kondisi demikian berubah saat Aceh memasuki kondisi damai. Dalam kondisi damai, musuh menjadi abu-abu dan malah kabur. Sementara, kita cepat sekali lupa pada kawan seperjuangan maupun kawan se-ideologis.

Ingat kondisi seperti ini, saya teringat sebuah pepatah bahwa, teman sejati adalah kawan di saat kita dalam kondisi sulit. Melihat kenyataan hari ini, kita bertambah percaya akan kebenaran pepatah ini, sekaligus tak yakin. Pasalnya, saat kondisi normal dan damai seperti sekarang, kita berusaha menjauhkan diri dengan teman saat sulit tersebut. Kita berusaha melupakan mereka. Tak jarang kita memvonis mereka dengan para pengkhianat.

Lalu, sampai kapan kondisi saling bermusuhan seperti ini kita langgengkan? Bukankah masa-masa seperti ini hanya sebentar saja? Bukankah kita masih harus bekerja keras di masa-masa mendatang, tak hanya memenangi Pemilu legislative 2009, melainkan mempersiapkan kader untuk Pilkada 2012. Bahkan yang lebih penting, kita mesti berjuang bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah dirumuskan dalam MoU Helsinki. Kita masih harus berjuang memperbaiki UU PA yang merugikan kita. Artinya, ke depan masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Ke depan, kita masih butuh sebuah kekompakan, khususnya di antara sesama organisasi perjuangan.

Jika kita tak bersatu, jangan harap kita dengan mudah memenangi Pemilu 2009, apalagi Pemilu 2012. Semua pihak, khususnya para musuh kita, berusaha memecah-belah kita, dengan berbagai cara termasuk dengan menyusup dalam tubuh kita. Target mereka tak sekedar menghambat kemenangan kita, melainkan juga menghancurkan basis ideologis yang selama ini kita sakralkan. Mereka tak pernah diam.

Karena itu, lewat kolom kecil ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa perpecahan seperti yang terjadi pada Pilkada 2006 lalu, sama sekali bukan isyarat positif untuk kita. Jika kita tak membentengi diri dengan semangat perjuangan dan ideology, kita akan semakin bercerai berai dalam Pemilu 2009. Jika dalam Pilkada 2006 kita terbelah dua, maka pada Pemilu 2009 mungkin perpecahan ini menjadi sangat parah. Dan kita akan dirugikan dengan kondisi seperti itu.

Jadi, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Pemilu 2009? Berapa partai politik local yang kita butuhkan? Saya sama sekali tak berminat menjawab pertanyaan ini. Yang harus kita pertanyakan adalah, apa kepentingan kita terhadap Pemilu 2009? Sekedar menjadi anggota parlemenkah atau mengembalikan kedaulatan Aceh? Entahlah! (fiek)

Jakarta

2007-09-28T07:08:00.000-07:00

Sampai hari ini, saat tulisan ini ditulis, popularitas Irwandi Yusuf, Kepala Pemerintah Aceh sulit untuk dibendung. Pesona Irwandi menjadi bahan perbincangan masyarakat, mulai di warung kopi, kantor pemerintahan sampai ruang redaksi Tabloid SUWA. Lakon Irwandi, begitu menyentuh, dan juga menggelitik. Irwandi, yang mantan ahli propaganda GAM ini melabrak apa-saja system protokoler yang selama ini begitu sakral. Ia tak mau tinggal di Pendopo, dia tak mau diperlakukan seperti pejabat tinggi. Ia sering terlihat menyetir sendiri. Ia mengaku lebih senang bergaul dengan masyarakat kecil yang telah memilihnya.

Jauh hari, sebelum terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, Irwandi sempat berkelakar kepada teman-teman dari Tim sukses-nya Seuramoe Irwandi-Nazar (SINAR), bahwa jika dia terpilih sebagai Kepala Pemerintah Aceh, yang pertama harus ambil surat cuti kerja (nganggur) adalah sopir. Karena Irwandi, kemana-mana lebih senang mengendarai sendiri mobilnya. Bukan itu saja, dalam rapat Koordinasi SINAR di Kampus Unsyiah, kepada para tim suksesnya yang hadir dari seluruh Aceh, Irwandi menyampaikan niat tak mau tinggal di Pendopo, ia akan menyewa sebuah rumah, sehingga jika ada Ulama yang ingin menemui dirinya, bisa langsung ke rumah.

Pendopo, ujarnya, akan dijadikan sebagai tempat kediaman Wali Neugara, Hasan Tiro jika pulang ke Aceh. Sampai sekarang, pimpinan GAM itu belum diketahui kapan akan pulang ke Aceh. Kepada orang-orang dekatnya, Wali berpesan bahwa jika Aceh benar-benar kondusif, dirinya akan segera menjenguk tanoh Aceh.

Yang tak kalah penting, dalam Rapat Koordinasi SINAR, Irwandi berjanji di hadapan para tim suksesnya, bahwa dirinya akan meminimalisir kunjungan ke Jakarta. Dia akan lebih banyak minta petunjuk kepada para Ulama daripada ke Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan Irwandi (yang juga diamini oleh Muhammad Nazar) menjawab pertanyaan salah seorang peserta rapat yang meminta agar pemerintahan Irwandi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya sebut peserta itu, lebih banyak berkunjung ke Jakarta ketimbang mengunjungi rakyatnya yang sedang susah di kampong-kampung.

Sekarang, setelah resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh, Irwandi atau Nazar kita yakin belum lupa dengan pernyataannya itu. Begitu juga dengan tim sukses dan rakyat yang memilihnya, belum lupa dengan janji itu.

Apalagi, tim sukses, KPA dan rakyat sampai hari ini, masih mengontrol pemerintahan Irwandi-Nazar. Karena dalam pemahaman, rakyat tak hanya bertugas mengantarkan mereka ke kursi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, melainkan juga ikut mengontrol dan menjaga agar kepemimpinan Irwandi-Nazar berjalan pada real yang benar.

Untuk tujuan itu, sampai sekarang baik tim sukses, KPA, dan masyarakat tak diam saja membiarkan Irwandi-Nazar berjalan sendiri. Kepemimpinan mereka dikontrol. Buktinya, Tabloid SUWA banyak sekali menerima keluhan dan masukan dari masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Irwandi-Nazar. Tak hanya itu, kepergian mereka ke luar Aceh juga tak luput dari pantauan.

Kepada SUWA, banyak masyarakat mengeluh dan menyesalkan tentang seringnya mereka pulang pergi Aceh-Jakarta. Masyarakat ini beralasan, bahwa dengan sering berkunjung ke Jakarta, justru akan lebih mengikat pemerintahan Aceh sendiri, sehingga makna self government yang akan dijalankan tidak akan maksimal. Dengan sering berkoordinasi dengan Jakarta, akan dijadikan alasan bahwa pemerintah Aceh belum mampu memecahkan sendiri setiap persoalan yang ada, sehingga harus selalu minta petunjuk ke Aceh. Jakarta akan lebih banyak mengatur urusan pemerintahan Aceh ke depan-nya. Dan pengaruh Jakarta yang hendak dihilangkan sedikit-demi sedikit tak akan tercapai.

Masyarakat juga bilang, bahwa Jakarta itu sumber kenikmatan sekaligus malapetaka. Di satu sisi, ia menawarkan kenikmatan yang bisa membuat para pemimpin pilihan rakyat ini terlena, sehingga lupa pada kewajiban dan janji pada masa kampanye. Sementara di sisi lain, dengan sering berkunjung ke Jakarta, akan menjadi malapetaka, karena Jakarta pasti mempelajari dan tahu letak kelemahan pemerintahan Aceh.

Karenanya, ke depan kita berharap jika bukan urusan mendesak dan penting, tak perlulah sebentar-bentar ke Jakarta. Memang, kita akui, koordinasi dengan Jakarta tetap diperlukan, tapi tak harus. Koordinasi dengan Jakarta cukup yang berkaitan dengan enam bidang saja seperti disepakati dalam MoU Helsinki. Di luar itu, biarlah diselesaikan sendiri oleh pemerintah Aceh.

Rakyat tak berharap banyak dari pemerintah baru ini, tapi mereka ingin melihat hadirnya sebuah perubahan. Dengan kata lain, rakyat ingin hidup berdaulat dan bermartabat di negeri sendiri. Itu saja. Entahlah! (fiek)

End of History

2007-09-28T07:07:00.000-07:00

Meski agak sedikit terlambat terbitnya dari rencana semula, edisi 8 ini, punya banyak keistimewaan dan juga makna bagi kru SUWA. Khusus bagi kami, terbit sampai 8 edisi merupakan prestasi yang luar biasa. Bayangkan, meski tanpa suntikan dana khusus, hanya mengandalkan iklan dan juga semangat, SUWA masih bisa menyapa pembaca. Ini tentu berbeda dengan media lain, di mana pihak donatur menanamkan modalnya sampai milyaran rupiah.
Untuk saat ini, kami tak melihat modal sebagai suatu persoalan serius. Toh, tanpa dana besar, kami mampu terbit sampai delapan edisi. Dan edisi 8 ini, seperti telah disinggung punya makna khusus bagi kami para kru SUWA. Kenapa edisi 8 begitu istimewa?

Dulu, ketika masih bernama SUWA SIRA, tabloid ini sudah pernah sampai delapan edisi. Setelah itu mati. Jumlah itu pula yang membuat kami tak patah semangat, karena apapun yang terjadi, kami mesti harus melampaui jumlah itu. Dan sekarang kami bisa berlapang dada, karena kami mampu mencapainya.

Meski jumlah ini bukanlah ukuran bahwa kami bisa berhasil. Karena banyak tantangan yang meski kami lalui. Kami semua kru SUWA sudah bertekad, ingin agar media ini terus terbit dan dapat menyapa pembaca, tak hanya dua minggu sekali, melainkan (kalau bisa) seminggu sekali (tak meleset) ataupun setiap hari (jika bisa).

Jika pun di tengah jalan, banyak tantangan dan hambatan yang membuat kerja kami berantakan, kami sudah pasrah. Karena kita manusia hanya bisa merencanakan. Sementara keputusan akhir selalu ada dari yang di Atas. Jika sampai SUWA tak terbit lagi selepas ini, itu sama sekali bukan keinginan ini. Pembaca harap maklum.

Kita tentu saja berharap media ini dapat terus terbit. Tapi, kita juga sudah siap jika selepas ini media kita tak terbit lagi. Karena bagi kita, bukan lamanya terbit media jadi ukuran keberhasilan. Bagi kita, mau terbit berapa edisi tak jadi soal, yang penting kita pernah menorehkan sejarah. Itu saja. Diakui atau tidak, media ini pernah berjasa dalam kampanye pemilihan kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh. Begitu pengakuan rekan-rekan di lapangan.

Lalu, begitu kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh sudah terpilih dengan sendirinya tugas media ini selesai? Jelas bukan begini alasannya. Seperti komitmen awal penerbitan media ini untuk mencerdaskan masyarakat Aceh dan menjadi media pembelajaran politik yang santun. Meski kami belum mampu (setidaknya belum berhasil), tapi kami sudah mencoba. Lalu, apa karena itu kami jadi pesimis? Sama sekali bukan.

Setidaknya, beban untuk kami sudah tak ada lagi. Dari awal, target minimal kita bisa melampaui 8 edisi. Sekarang, kita sudah mampu mencapai 8 edisi. Ke depan tentu tugas kita semakin ringan, tak ada lagi yang harus dikejar. Tinggal bagaimana memperbaiki (secara perlahan) mutu berita. Kami akui bahwa kami masih sangat kurang dalam hal mutu berita. Hal itu karena jaringan berita kami belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Tak semua reporter kita aktif. Karena, mereka yang kita rekrut juga punya tugas masing-masing. Jadi, belum bisa total memerankan diri sebagai reporter media ini.

Kelemahan itu yang coba kami perbaharui. Karena, media dikenang dan digemari pembaca, karena mutu berita dan apa yang ditawarkan media. Kita akui, selama ini respon yang luar biasa terhadap media ini karena ikatan emosional pembaca. Rata-rata pembaca media ini adalah pendukung setia Irwandi-Nazar. Ikatan itu yang membuat kami tak merasa kewalahan memasarkan media ini. Bagi mereka, yang penting SUWA. Tak aneh, jika setiap terbit, SUWA sangat digemari. Kehadirannya selalu ditunggu-tungu pembaca.

Ikatan emosional itu perlu dijaga dan dipelihara. Itulah asset kita yang tak ternilai harganya. Meski kadang-kadang kami sedih, jika suatu saat kami tak bisa menjumpai mereka lagi. Kami tak bisa membayangkan, bagaimana media yang ditunggu-tunggu ini tak terbit, bukan hanya terlambat melainkan juga tak terbit selamanya.

Prediksi ke arah itu, sudah jadi pertimbangan kami. Karena kita yakin, tak selamanya sebuah media akan langgeng. Pasti semakin dikenal media ini, semakin banyak tantangan yang dihadapi. Jika semakin sering, tentu akan melemahkan kinerja. Dan itu yang kami takutkan.

Hanya saja, sampai sekarang kami kru redaksi, berjanji akan merawat media ini. Kami semua telah berkomitmen menerbitkan media ini. Jika pun suatu saat pembaca mendapati bahwa media ini tak terbit lagi, berarti kami semua para kru redaksi telah kalah. Kami sudah dikalahkan oleh tantangan yang datang bertubi-tubi itu.

Yang kami jaga hanya, bagaimana media ini tak terbit bukan diakibatkan oleh ketiadaan dana dan semangat. Karena dari awal kami tak melihat dana sebagai masalah besar. Sejak awal media ini tak memiliki dana besar. Karena itu, perlu kami jelaskan kepada pembaca setia kami bahwa, jika suatu saat media ini tak terbit, sama sekali bukan karena factor dana dan kami tak semangat. Sama sekali bukan.

Perlu kami tegaskan, bahwa ada alasan lain yang menghantam kami sehingga kami tak terbit lagi. Karena, dalam pandangan kami, dunia ini belum bersih dari orang-orang yang dengki dan iri. Dunia ini belum terbebas dari hal-hal demikian.

Jika kami tak terbit lagi, itulah yang terjadi: End of History. Entahlah! (fiek)

Oposisi

2007-09-28T07:05:00.000-07:00

Beberapa waktu lalu, sempat mencuat wacana oposisi terhadap pemerintahan Irwandi-Nazar. Wacana itu berawal dari sebuah diskusi “Kemenangan GAM: Perlukah Oposisi?” yang diselenggarakan oleh Pergerakan Demokratik Rakyat Miskin (PDRM) di D’Rodya Café, Banda Aceh,(12/02). Meski kemudian, wacana itu kembali menghilang ditelan oleh isu-isu lain.
Bagi kita, wajar saja dalam era keterbukaan muncul wacana oposisi. Dalam demokrasi, hal itu dibenarkan adanya. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan jalan pemerintahan, tetap berada di real yang benar. Karena ada pandangan bahwa penguasa dengan kekuasaan besar di tangannya, perlu diawasi. Hal ini karena, kekuasaan cenderung korup.

Ada yang mengatakan bahwa peluang penguasa untuk menyeleweng jauh lebih besar ketimbang dari kemampuan mengawasi dirinya. Banyak godaan yang akan muncul di tengah jalan. Jika control lemah, makan godaan itu akan menguasai firasat baik sang penguasa. Saat itulah keinginan menyeleweng menemukan relevansinya.

Atas kondisi itu, gerakan opisisi dibutuhkan. Ia tak hanya untuk mengawasi kekuasaan. Karena menurut Ignas Kleden, “opisisi diperlukan karena apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui konstes politik serta diuji dalam wacana politik yang terbuka dan di hadapan public.” Jadi, sangat naïf jika kita masih percaya bahwa pemerintah bersama semua pembantu dan penasehatnya dapat merumuskan sendiri apa yang perlu dan tepat untuk segera dilakukan dalam politik, ekonomi, hokum, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam bahasa yang lain, Ignas menyebutkan oposisi seperti setan penyelamat. Ia menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus menerus. Karenanya, oposisi mutlak dibutuhkan, apalagi sebuah kebijakan perlu diuji di hadapan public. Kebijakan yang benar baru diketahui ketika ada kebijakan yang salah. Sebuah kebijakan itu tetap ketika tak ada lagi protes. Tetapi, ketika masih ada pihak yang mempertanyakan sebuah kebijakan, tentu saja harus ada evaluasi. Bukan mutlak juga bahwa ketika ada protes kebijakan itu salah. Tak selalu harus demikian adanya.

Pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, di mana Irwandi-Nazar masih baru memerintah mendesak wacana oposisi digulirkan? Bukankah itu lebih mencerminkan sikap sakit hati dan keinginan balas dendam bagi pihak yang kalah? Bukankah yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berfikir dan berbuat secara tenang. Karena ketika banyak muncul gugatan dan protes, konsentrasi pemimpin bisa pecah. Muncul polemic yang berkepanjangan, sehingga lupa apa yang mesti dan harus dilakukan.

Kita bisa menerima bahwa kehadiran oposisi agar akuntabilitas dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan lebih diperhatikan, tetapi tentu saja dengan selalu bersikap baik. Kita juga percaya bahwa dengan adanya oposisi membuat pemerintah perlu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa kebijakan ini diperlukan, apa dasarnya, dan seberapa penting. Tetapi, apakah semua kebijakan itu harus diterangkan? Apalagi ada kebijakan yang memang harus disembunyikan dari public?

Jika kita masih ragu terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah di bawah Irwandi-Nazar, setidaknya Socrates, filosof Yunani Kuno, yang dikutp Ignas Kleden pernah mengemukakan tiga criteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan pertama, apakah sebuah tindakan itu benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar itu perlu dilakukan atau tidak? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, pertanyaan ketiga adalah apakah hal itu tidak atau tidak untuk dilaksanakan?

Contoh kecil saja sebut Ignas, korupsi mutlak tidak dapat dibenarkan dan jelas tidak baik, sekalipun mungkin perlu (misalnya karena harus menolong sanak keluarga yang sedang menderita sakit parah dan memerlukan ongkos besar untuk perawatan di rumah sakit).

Nah, dengan nasehat Socrates, kita sudah punya pegangan bagaimana caranya menguji kebijakan Irwandi-Nazar. Hanya saja, untuk sekarang berikan peluang untuk mereka berfikir dan berbuat. Jika dalam perjalanan kita menemukan indikasi menyeleweng, barulah kita akan berfikir ulang. Karena kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat yang memilih mereka.

Karena rakyat tentu saja sudah mengerti dan sangat paham, kapan dan dalam kondisi bagaimana seorang pemimpin harus diturunkan dari tahta kekuasaan? Rakyat pasti sudah sangat mengerti. Lihat saja nanti!

Tanggung Jawab Sosial Media

2007-09-28T07:03:00.000-07:00

Buku Media Massa dan Masyarakat Modern (2003) karya William R. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson menarik untuk ditelaah. Buku ini tak hanya menjelaskan tentang kedudukan media dalam masyarakat Amerika, hubungan pers dengan pemerintah dan bagaimana kebebasan pers diperjuangkan, melainkan juga tentang ketergantungan masyarakat Amerika kepada media.

Dalam buku ini disebutkan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers seperi dinyatakan oleh Komisi Kebebasan Pers. Syarat-syarat ini sendiri diajukan oleh para tokoh media massa sendiri.

Pertama, media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas.” Media dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Kriteria kebenaran juga dibedakan menurut ukuran masyarakat: Masyarakat sederhana dan masyarakat modern.

Dalam masyarakat sederhana, misalnya, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Sementara dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumber informasi dominant, sehingga media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar. Media harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

Kedua, media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Karenanya, media tak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan public dan berhubungan dengan public disodorkan oleh media, untuk kemudian dibahas bersama dan dicarikan jalan keluar.

Jadi, media benar-benar menjadi milik public. Dan publik pun merasakan manfaat dengan kehadiran media. Ada relasi yang sinergis antara media dan public pembacanya. Grove Peterson, seorang tokoh Pers yang dikutip dalam buku ini, misalnya mendefinisikan tanggung jawab social pers sebagai keharusan memastikan bahwa, “Koran adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja.” Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa, “Koran yang bebas bukan sekedar tempat mencari nafkah.”

Ketiga, media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Syarat ini menuntut media untuk memahami kharakteristik dan juga kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik social di masyarakat terkait dengan isi berita yang disajikan. Karenanya, media dituntut untuk mampu menafsir kharakter suatu masyarakat dan mencoba memahaminya, seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka mereka. Dengan demikian, kelompok yang lain tahu gambaran tentang kelompok lain, dan lalu mencoba memahaminya. Pemahaman demikian tentu saja memberi peluang bagi setiap kelompok masyarakat untuk memahami masing-masing kharakter dan cara memperlakukannya.

Keempat, media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media merupakan instrument pendidik masyarakat sehingga media harus “memikul tanggung jawab pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.”

Terakhir, media “harus membuka akses ke berbagai sumber informasi.” Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnnya. Lewat informasi, sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Lalu, bagaimana hubungannya dengan Aceh? Media di Aceh, khususnya Tabloid SUWA akan berusaha menjembatani masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam setiap kebijakan. Artinya, antara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah Aceh harus sejalan. Karenanya, kami berharap SUWA dapat menjadi media penyambung aspirasi rakyat. Kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya, sehingga motto SUWA, Medianya Ureung Acheh bukan sekedar slogan kosong tanpa makna. Entahlah! (fiek)

Maaf

2007-09-28T07:01:00.000-07:00

Pembaca yang budiman!Kebiasaan sebuah media yang baru terbit adalah tidak pernah mampu untuk konsisten tentang tanggal kepastian terbitnya. Meski sudah mencoba berkali-kali untuk konsisten selalu saja tak pernah tercapai. Faktornya bisa bermacam-macam, seperti jaringan berita di daerah yang tidak lancar, wartawan lapangan yang masih sedikit, serta sumber daya yang masih kurang.

Kami maklum, jika pembaca setia terus bertanya-tanya: kapan SUWA terbit, kenapa SUWA belum beredar? Dan banyak lagi. Bagi kami, itulah bentuk kepedulian pembaca terhadap media ini. Tak pernah berhenti Handphone pengelola SUWA berdering, dan bertanya tentang keterlambatan terbit SUWA.

Memang, dalam beberapa minggu ini, kami kru Tabloid SUWA selalu saja sibuk, ada yang ke Malaysia, seperti Muhammad MTA dan Faisal Ramadhan, yang diundang oleh oleh sebuah LSM di Malaysia, kemudian ada M. Rizal Falevi ke Jakarta memenuhi undangan wawancara pembuatan profil Tgk Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar oleh Metro TV. Sementara Sumadi, harus pulang ke Lhokseumawe, karena orang tuanya sedang koma di Rumah Sakit Kota Lhokseumawe.

Untuk sebuah media yang mencoba menjadi media professional, hal-hal itu seperti itu tak pantas dijadikan alas an. Tapi itulah kami. Kami hanyalah anak-anak muda yang mencoba memberikan yang terbaik untuk rakyat Aceh. Karena itu, kami mengharapkan pengertian dari pembaca, bahwa keterlambatan kami terbit sama sekali tidak kami sengaja, tapi kondisilah yang membuat kami terbit tak sesuai rencana semula.

Meski demikian, bukan berarti kami tidak mengutamakan mutu berita. Karena bagi kami, mutu berita tetaplah nomor satu. Karena itu, berbagai perombakan dan pembenahan dalam pemberitaan SUWA terus dilakukan. Mulai edisi ini, kami menambah beberapa rubric baru seperti Sejarah Aceh dan Teknologi Terapan. Untuk rubrik sejarah Aceh, kami mencoba memuat kembali berbagai tulisan Wali Neugara yang pernah menjadi bacaan yang dilarang semasa Aceh dibalut konflik.

Bagi kami, pemuatan kembali berbagai tulisan Wali Neugara Hasan Tiro penting dilakukan, di samping untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Aceh dari perspektif lain juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemikiran dan juga pandangannya tentang masa depan Aceh. Kami paham, mungkin ada sebagian besar pembaca sudah membaca berbagai tulisan dan ceramah Proklamator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, khususnya para anggota Tentara Neugara Aceh (TNA), di mana tulisan dan ceramah Wali menjadi santapan wajib mereka saat latihan maupun saat pemantapan ideologi perjuangan.

Jadi sekali lagi, pemuatan kembali tulisan dan ceramah Wali Neugara sama sekali tak ada interest politik tertentu. Toh, sekarang Aceh sudah damai dan MoU Helsinki sudah ditandatangani. Kebebasan untuk mendapatkan informasi tentu saja harus dibuka apalagi tentang pemikiran tokoh yang banyak berhubungan dengan sejarah Aceh.

Edisi ini, Tabloid SUWA juga membuka rubrik Teknologi, di mana nantinya melalui rubrik ini pembaca atau siapa saja dapat mengembangkan dan mencoba tips yang dalam rubrik ini. Semoga saja rubrik ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat khususnya para korban tsunami dan juga konflik Aceh.

Terakhir, kami ingin menyampaikan selamat membaca. Segala saran dan juga kritikan dari pembaca sangat kami harapkan, toh, jika tak ada pembaca kami sama sekali tak berdaya. Karena itu, kami selalu mencoba untuk memanjakan pembaca setia. (fiek)

Media Kontrol

2007-09-28T07:00:00.001-07:00

Tanpa disadari, meski tertatih-tatih, akhirnya Tabloid SUWA mampu terbit edisi ke 4. Di usia yang masih muda ini—karena kami tak menghitung edisi SUWA sebelumnya yang sempat terbit sampai 8 edisi—kami banyak sekali menerima masukan dan juga kritikan dari pembaca. Yang paling keras adalah pernyataan yang menuduh kami media Kelompoknya Irwandi-Nazar! Tak hanya itu, ke depan, kami akan menjadi Media PEMDA!

Kami tentu maklum dengan tuduhan itu, karena sejak edisi pertama sampai kedua, media ini memang menjadi salah satu Media yang mengback-up Irwandi-Nazar, sebagai kandidat dari Jalur Independen. Kami paham sekali, karena kami lahir kembali untuk memenangkan pasangan itu, di tengah politik pembusukan yang dihembuskan oleh media lain.

Sekarang, setelah pasangan ini menang, kami mencoba berubah. Meski dilematis. Kami berkomitmen, dari awal sampai akhir akan membela sekaligus menjadi media kontrol bagi mereka dalam mengelola pemerintahan dan memimpin rakyat Aceh. Ketika mereka bergerak di jalur yang benar, kami akan mendukung penuh mereka, meski banyak kalangan tak setuju dengan pendapat kami ini. Tapi, ketika dalam perjalanannya, mereka mulai bergeser dari komitmen semula, yaitu tak lagi memperjuangkan nasib rakyat Aceh, maka SUWA juga akan melontarkan kritik bagi mereka. Jadi, SUWA akan berusaha menjadi media pengawalan jalannya pemerintahan ini.

Jika selama ini kami selalu membela Irwandi-Nazar, karena kami melihat, pasangan ini harus dibela, tanpa kepentingan apapun. Bagi kami, mereka duduk di situ karena punya tugas besar yang dibebankan oleh rakyat Aceh seperti menyempurnakan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA), memperbaiki kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), proses Re-integrasi dan program kesejahteraan untuk rakyat Aceh.

Kami yakin, dalam memperjuangkan hal itu, pemerintah Aceh di bawah Irwandi-Nazar tentu saja akan mendapatkan banyak tentangan dari berbagai pihak khususnya pemerintah di Jakarta. Dalam kondisi seperti ini, kami akan berada di belakang mereka. Bukan hanya kami, tentu saja, seluruh rakyat Aceh yang selama ini mendukung mereka harus berada di belakang pemerintahan Irwandi-Nazar.

Jika selama ini kami selalu berada di belakang Irwandi-Nazar, itu sama sekali bukan keinginan kami. Karena, memang Irwandi-Nazar pantas dibela. Selama kampanye, atau malah sebelumnya, pasangan ini berada di pihak yang di dhalimi. Fitnah keji, intimidasi dan sebagainya diterima pihaknya tanpa sempat membela diri. Malah kesempatan pihak ini untuk membela diri juga sering dibatasi. Bisa dihitung dengan jari jumlah media yang memberikan kesempatan berbicara untuk mereka. Kondisi ini menghendaki lahirnya sebuah media yang benar-benar menjadi penerang tentang segala hal tentang mereka.

Pasca-kemenangan mereka, tentu saja, semua media memburu Irwandi-Nazar, meski untuk sebait pernyataan. Kami tentu maklum dengan kondisi ini. Malah, tak jarang sekarang, permintaan wawancara sering diterima pihak Irwandi-Nazar. Jika dulu, segala fitnah keji tentang mereka, selalu mendapat tempat di media tersebut, tapi sekarang media itu selalu mencari kesempatan untuk mewancara pasangan yang diusung GAM dan SIRA ini. Bumi memang selalu berputar, ada saatnya kita dicaci dan begitu kondisi berbalik, kita pun dipuji. Entahlah! (fiek)

Menang atau Kalah: Sebuah Tragedi

2007-09-28T06:58:00.000-07:00

There are two tragedies in life. One is not to get your hearts’s desire, the other to get it. (George Bernard Shaw)

Orang selalu saja beranggapan bahwa ketika sebuah impian dicapai, merupakan pertanda suatu keberhasilan. Karena impiannya menjadi kenyataan. Kita semua sependapat dengan anggapan ini.

Sementara, ketika orang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, kita menyebutnya sebagai suatu kegagalan. Sederhananya: suatu tragedi.

Jika kita mau jujur, baik bagi mendapatkan maupun yang tidak atas suatu keinginan dan cita-cita, keduanya sama-sama suatu tragedi.

Kenapa demikian? Bagi yang mendapatkan, tentu saja ia menghadapi banyak tantangan, tanggung jawab dan juga tugas yang menumpuk. Apalagi, ada warisan masa lalu yang mesti diselesaikan.

Dalam kasus Aceh, misalnya, memenangkan Pilkada bukan akhir dari segalanya. Memenangkan Pilkada dan mendapatkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur belum dapat disebut suatu keberhasilan.

Meski sanggup mengatasi lawan politik yang sudah berpengalaman, punya modal dan juga lihai bermain triks dan intriks politik. Juga belum dapat disebut suatu keberhasilan. Memenangkan Pilkada bagi kita merupakan tragedi. Apalagi, kondisi Aceh yang begitu carut marut, banyak problem, serta baru saja keluar dari konflik dan tsunami.

Ketika di awal-awal pemerintahan tidak mampu menciptakan perubahan, atau setidaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya tentu akan mengundang kecaman, cemoohan dan hujatan. Karena itu, bagi yang terpilih perlu memikirkan bagaimana menciptakan perubahan, bukan malah menciptakan suatu tragedi baru.

Para kandidat yang terpilih itu patut merenungi kembali sebait pidato terkenal Abraham Lincoln saat berpidato di Clinton pada 8 September 1858 dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari warga Amerika: “You can fool all the people some of the time, and some people all of the time, but you cannot fool all the peole all of thetime” (Anda dapat membodohi seluruh rakyat selama beberapa waktu, dan beberapa orang rakyat buat selama-lamanya, namun Anda tak dapat membodohi seluruh rakyat buat selama-lamanya).

Pesan Lincoln ini perlu direnungi agar menjadi cermin atau setidaknya pengingat dalam memperlakukan masyarakat. Apalagi, para kandidat yang menang langsung dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan sebelumnya, yang dipilih oleh segelintir anggota dewan.

Kepercayaan rakyat yang sudah diberikan ini perlu dijaga dengan baik. Karena, ketika kepercayaan ini tak dijaga, rakyat akan berpaling. Rakyat bisa mencabut kepercayaan dan dukungan kapan saja. Mereka punya kuasa melakukannya.

Sementara bagi orang yang tidak mendapatkan keinginannya, kita sudah bersepakat menyebut mereka mengalami sebuah tragedi. Setidaknya ada 7 pasang kandidat yang tidak mampu mewujudkan keinginan menjadi gubernur. Bagi mereka itulah sebuah tragedi, meski ada juga yang menyebutkan sebagai pengalaman.

Disebut tragedi, karena mereka sudah mengeluarkan banyak dana untuk biaya kampanye, membeli calon Wakil Gubernur, membayar tim sukses, dan lobby ke partai politik supaya mencalonkan dirinya sebagai salah satu kandidat gubernur.

Meski sudah mengeluarkan banyak dana dan membagi-bagikan kepada masyarakat sesaat sebelum pemilihan, toh sama sekali tak mempengaruhi pilihan rakyat. Rakyat tetap memilih kandidat yang disukainya. Ketika rakyat berpaling, bayangan tragedi seperti di depan mata. Apalagi esoknya diperparah dengan pengumuman sementara di Koran, bahwa kandidat lain yang unggul, tentu saja dunia seperti runtuh.

Terbayang kemudian sejumlah uang yang tak bakal kembali, tagihan utang dan kwitansi yang menumpuk, baik pada masa pra maupun saat kampanye. Belum lagi biaya kontrak dengan perusahaan atau kontraktor, yang berbentuk perjanjian pemberian proyek jika terpilih tak dapat dipenuhi. Bagi yang tidak siap tentu saja langsung pingsan. Tak sedikit tim sukses yang jatuh sakit dan stress.

Dalam suatu kesempatan, seorang teman menceritakan nasib tim sukses seorang kandidat yang paling diunggulkan memenangkan pilkada, terpaksa membaca judul koran sehari setelah pemilihan berulang-kali. Dia seperti tak percaya, bahwa kandidat yang dijagokan olehnya “KO” alias gugur. Dia bersikap tak biasanya, membolak-balik, menutup dan meletakkan Koran kemudian membaca lagi.

Orang-orang di sampingnya memperhatikan tak percaya. Sesaat Koran diambil, dan dibaca lagi. Diletakkan kemudian dibaca lagi dan seterusnya. Entah apa yang ada di kepalanya. Bisa jadi dia berharap, judul Koran yang menempatkan berita kemenangan Irwandi-Nazar di halaman depan segera berubah.

Sampai tulisan ini dibuat, belum diketahui berapa jumlah kandidat yang jatuh stress dan kena stroke. Begitu juga dengan nasib tim sukses mereka, atau para kontraktor yang mendukung dana kampanye mereka. Boleh jadi, pascapilkada angka orang gila di Aceh meningkat tajam. Ini tentu saja memiriskan hati.

Kita atau siapa saja, hendaknya menghibur mereka untuk tertawa. Karena bisa jadi dapat menjadi obat penawar menghilangkan stress. Guyonan-humor atau cerita lucu perlu diperdengarkan, misalnya: “Biarpun kita kalah, tapi kita sudah memenangkan Pilkada dalam hal jumlah spanduk dan baliho”; atau bisa juga, “Biarpun kalah, kita sudah menipu para kontraktor yang sudah mendukung kita, sehingga kita tak kekurangan dana”; bisa juga, “Kita sudah memenangkan dalam hal jumlah dana kampanye, sehingga kita mampu beramal untuk masyarakat sebelum pemilihan,” dan lain-lain.

Atau, jika jurus itu tak mempan, kita gunakan jurus kedua yang diberikan Guree saya Tgk Ilyas Bada: kita sampaikan pada tim sukses dari kandidat yang kalah bahwa, “Sebagai tim sukses jangan pernah mengucapkan kandidat anda kalah. Bilang saja kandidat anda kurang suara atau tak cukup suara, jadi bukan kalah.” Ini lebih terhormat.

Terlepas dari semua itu, baik yang menang maupun yang kalah—terpilih atau tak terpilih—perlu kita ingatkan pada pesan yang disampaikan oleh George Bernard Shaw seperti diktutip di awal tulisan ini bahwa, ada dua tragedi dalam hidup ini: Pertama, kalau anda tidak mendapatkan apa yang anda dambakan, dan Kedua, kalau anda memperolehnya.

Jika sama-sama tragedi, berarti baik yang menang maupun yang kalah harus kembali ke komitmen awal: siapa menang siap kalah. Karena selama ini, sulit mencari orang yang siap menang siap kalah. Yang banyak, siap menang tapi tak siap kalah. Sehingga yang kalah tidak menjadi pengacau dan mencari celah mengacaukan jalannya pemerintahan, begitu juga yang menang, tidak membusungkan dada. Entahlah! (fiek)

Sekali Berarti, Berarti Selamanya

2007-09-28T06:52:00.000-07:00

Tanggal 27 November lalu, tabloid SUWA resmi beredar di Aceh. Kehadirannya boleh disebut untuk menyemarakkan euphoria penerbitan media di Aceh. Tapi kami berharap bahwa media yang baru terbit ini dapat menjadi bacaan alternatif masyarakat sekaligus media pembelajaran politik yang santun.Kami sangat terharu mendapatkan sms-sms dari pembaca. Ternyata sambutan untuk edisi perdana sangat luar biasa. Malah ada yang meminta agar SUWA dicetak ulang. Kami, segenap redaksi tentu saja sangat senang.

Dukungan seperti inilah yang kami harapkan. Agar kami bisa bekerja lebih semangat lagi.Sebelum SUWA, sudah banyak media yang sempat terbit (di Aceh) kemudian satu persatu gugur dengan berbagai alasan. Meskipun kita bersepakat bahwalama-pendeknya terbit suatu media tak memengaruhi pencapaian cita-cita luhurnya.

Sejarah SUWA mungkin dapat menjelaskan hal itu. SUWA pernah terbit beberapa edisi, saat Aceh lagi panas-panasnya. Kemudian "pingsan" dan baru sekarang siuman lagi. Tentu dengan Performa dan visi yang sudah berubah.

Perry Anderson, editor The New Left sebagaimana dikutip Daniel Dhakidae dalam pengantar bukunya "Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru" (2003) menulis "lamanya hidup suatu media (jurnal) tidak menjamin pencapaiannya. Sebagai contoh, Athaeneum, yang hanya terbit 3 tahun tetapi mampu membangkitkan romantisme Jerman, setelah itu mati.

Demikian pula Revue Blanche yang tak sampai satu dasawarsa namun seperti bercak-bercak sinar dari letusan petasan raksasa yang mampu menerangi kota Paris. Majalah Left hanya terbit tujuh kali tetapi menggemparkan Moskow."

Kita tentu tak ingin muluk-muluk dan berharap SUWA menggemparkan Aceh. Karena keinginan itu sangat berat, apalagi SUWA hanyalah pemain baru yang ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat Aceh. Tak berlebihan juga kita berharap SUWA dapat menjadi pelipur lara rakyat Aceh dan menjadi media bagi perwujudan perdamaian abadi di Aceh.Jika pun kami harus berhenti terbit—dengan satu dan lain hal—kami berharap, kehadiran kami dapat membawa arti bagi pembaca. Tak Seperti syair Khairil Anwar, "Sekali berarti, sesudah itu mati."

Kami tak ingin nasib kami seperti itu. Bagi kami, "Sekali berarti, berarti selamanya." Sederhana sekali.Pun begitu, kita berharap SUWA dapat bernasib seperti koran oposisi yang terbit di Slovakia, SME, khususnya seperti saat kondisi pada tahun 1989. Saat itu SME memosisikan diri sebagai media oposisi (alternatif) terhadap pemerintah.

Karena itu, SME dianggap sebagai media yang berbahaya oleh rezim nasionalisme Vladimir Meciar, dan berusaha menutup surat kabar itu dengan cara menutup akses ke perusahaan percetakan.Tapi Alexej Fulmek, seorang wartawan SME tak kehilangan akal, dan sekuat tenaga berusaha menyelamatnya media-nya. Ketika akses ke perusahaan percetakan ditutup, Fulmek meminjam uang dari MDLF (Media Development Loan Fund) untuk membeli percetakan bagi korannya, SME.

Hasilnya menakjubkan, kini SME telah menjadi usaha penerbitan terbesar di Slovakia dengan menerbitkan 6 surat kabar nasional dan 31 surat kabar daerah.Pembaca, kami juga mesti jujur, bahwa SUWA bukanlah SME. SUWA bukan apa-apa. Kami sama sekali tak punya modal besar. Kami bekerja dengan semangat. Itu saja. Karena kami berharap, agar rakyat Aceh memperoleh bacaan yang mendidik.

Meski kadang-kadang tulisan-tulisan kami juga menggelitik.Dalam pandangan kami, rakyat perlu bacaan yang relevan dengan kondisi sosio-historis, tidak cengeng dan mendidik. Tapi tetap kritis. Seperti sudah kami sampaikan dalam edisi pertama, bahwa kami berharap dapat menjadi penerang bagi rakyat. Penerang tanpa membuat silau. Itu saja harapan kami. Karena itu, terimalah kami yang mencoba menyapa pembaca lagi. Jadikan SUWA teman diskusi anda. Selamat membaca! (fiek/editorial suwa edisi 2)

Siapa Musuh Kita?

2007-09-28T06:44:00.000-07:00

Dalam politik, umum berlaku rumus Machievalli, “Tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan sejati.” Petuah itu selalu aktual untuk segala kondisi dan situasi.

Sederhananya, kawan dalam politik tak selalu berlaku permanen, demikian juga musuh. Hanya kepentingan yang selalu permanen, dan membuat musuh menjadi kawan dan kawan menjadi musuh.

Jika kalimat itu diterjemahkan dalam kondisi politik di Aceh, bagaikan menemukan pijakannya. Kita berasyik ria dengan musuh. Sementara kawan—baik kawan seperjuangan maupun kawan se-ideologis—kita campakkan. Malah, di setiap kesempatan kita memberikan fatwa di hadapan rakyat kita, bahwa kawan kita menjadi pengkhianat, menerima uang dari si polan, sedang merencanakan sebuah skenario untuk kepentingan pribadi, dll.

Sementara musuh kita perlakukan bagaikan dewa. Seolah merekalah pembela kita selama ini. Sesuatu yang buruk dari mereka, kita anggap baik. Sementara yang baik dari kawan kita anggap buruk. Kita telah jauh melangkah, dan memberlakukan kawan sebagai musuh, sementara musuh kita elu-elukan, kita puja dan malah kita “sembah!”

Kita tak pernah tahu, bahwa kita sedang menari dalam irama yang diciptakan musuh kita. Dan celakanya, kita terlena dengan irama itu. Padahal, mereka sedang merancang kehancuran kita secara pelan-pelan. Sambil kita terlena. Kita tak menyadarinya. Jika pun ada yang mencoba menyadarkan, tak segan-segan kita keluarkan fatwa: “tembak.”

Memang, zaman berubah. Kondisi politik berubah. Tapi satu yang tak pernah kita ubah: Ideologi. Sebab, dengan ideologi itu kita mengenal secara jelas siapa musuh kita. Dengan ideologi, kita tak lupa pada cita-cita kita.

Lalu, pertanyaanya: sejak kapankah kita sudah mengubah keyakinan kita, ideologi kita dan juga musuh kita? Sejak kapankah kita percaya bahwa partai politik dapat memperjuangkan nasib kita? Sejak kapankah kita yakin bahwa melalui partai politik, kita dapat menghentikan isak anak yatim, tangisan para janda dan menyembuhkan luka para korban? Sejak kapankah kita lupa bahwa partai punya saham dan andil besar membuat kita sengsara!

Zaman berubah, kondisi politik berubah, begitu juga strategi. Tapi, ideologi belum kita ubah. Musuh belum kita ubah. Dan kita juga belum buat kesepakatan apapun bahwa kawan sepejuangan dan se-ideologi adalah musuh kita sekarang. Kita belum buat kesepakatan apapun.

Karena itu, kita perlu memiliki lagi penerang. Kita butuh SUWA (obor, kata mereka). Agar kita mengenal lebih jelas siapa lawan dan siapa kawan kita. Sebab, mata kita telah silau. Mata kita telah dibutakan oleh uang yang melimpah. Mata kita dibuat kabur oleh asap-asap dari mobil pemberian mereka. Sampai membuat kita tak mengenal lagi kawan kita.

SUWA tak hanya untuk memperjelas kembali wajah-wajah kawan kita, melainkan juga memperjelas diri kita sendiri. Jangan-jangan, meski jasad masih milik kita, tapi isi otak sudah bukan punya kita lagi. Otak kita telah dicuci. Sementara kita tak menyadarinya.

Selain itu, dengan adanya SUWA, kita berharap dapat mengenal yang mana Halal, yang mana Haram. Karena, keduanya sekarang sudah sulit dibedakan. Kita menghalalkan sesuatu yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Bagi kita itu “oke-oke” saja. Entahlah! (fiek)